Perwujudan kewajiban departemen dalam negeri untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawabansecara periodik.(sumber : kepmendagri nomor 16 tahun 2004 tentang sistem akuntabilitas kinerja departemen dalam negeri)